ANALOGI.ID | ACEH BARAT – Pasca dibukanya pendaftaran bakal calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang, warga ramai ramai mendatangi Mapolres Aceh Barat, untuk melakukan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
Mulai dari pagi hari hingga menjelang sore hari, para Bacaleg tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang terdiri dari berbagai Partai Nasional dan Partai Lokal ini, telihat begitu antusias mengisi formulir dan antrian untuk mendapatkan SKCK, di Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolres setempat.
pembuatan dokumen skck tersebut, merupakan salah satu persyaratan Administrasi sebagai Bacale yang harus didaftarkan di Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat.
Salah satu bakal calon anggota Dewan, Fajar Ziyady mengatakan, ia bersama rekannya yang juga Bacaleg mendatangi Mapolres untuk pembuatan SKCK.. Karena SKCK merupakan syarat kelengkapan untuk memperoleh Surat dari Pengadilan sebelum diajukan ke KIP.
“Selesai mendapatkan SKCK, Kami akan segera menuju pengadilan untuk memperoleh salah satu dokumen yang diperlukan sebagai syarat tambahan,” Kata Fajar. Kamis (4/5/23).
Fajar menjelaskan, bahwa untuk proses pembuatan SKCK, para Bacaleg atau masyarakat umum lainnya harus lebih dulu mendaftarkan secara online, melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kepolisian. Jika sudah didaftarkan melalui layanan yang disediakan, nantinya mendatangi Mapolres terdekat dan membawa bukti fisiknya.
Sementara untuk persyaratannya selain mengisi formulir, para Bacaleg Wajib membawa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Akta Kelahiran dan fotocopy Ijazah terakhir sebagai lampirannya.
Kaplres Aceh Barat AKBP Pandji Santoso mengatakan, pihaknya akan memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat yang mengurus SKCK, khusunya para Bacaleg agar dapat selesai tepat waktu.
“Kita akan menyesuaikan dengan keadaan, intinya kita akan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang sedang mengurus SKCK,” Ujar Kapolres
Dikatakannya, pihaknya tidak akan menghambat proses pendaftaran dengan rentang waktu yang telah ditetapkan oleh KPU pusat untuk tahapan Pemilu. Dan apabila nantinya Bacaleg membludak untuk kebutuhan, maka akan jadwal pembuatan SKCK bisa diakali dengan penambahan waktu kerja. []
