ANALOGI.ID | ACEH UTARA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Aceh Utara H Tantawi menyebutkan dirinya akan terus berjuang bersama SBY dan AHY untuk tegaknya supremasi keadilan.
Demikian disampaikan oleh Tantawi di kantor DPC Partai Demokrat Aceh Utara, Ahad, 28 Mei 2023.
Politisi senior Asal Aceh Utara ini menuturkan, keadilan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara untuk seluruh komponen bangsa terutama warga negara dalam menghadapi pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang.
“Jelang putusan, kita patus mewaspadai keputusan MK terkait pengambil alihan Partai Demokrat melalui Peninjauan Kembali (PK) oleh Kepala Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Moeldoko dan ini layak kita awasi bersama,” ujar Tantawi kepada Analogi.id.
Tantawi berujar, negara harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jika keadilan tidak memihak, Jajaran Partai Demokrat Aceh Utara disebut Tantawi siap berjuang bersama SBY dan Ketum AHY.
”Kami sungguh mengharapkan keadilan, jika itu tidak kami dapatkan maka kami siap untuk berjuang,”ucap Tantawi.
Sistem Pemilu
Demokrat Aceh Utara juga meminta MK untuk mempertimbangkan dengan matang terkait putusan pemilu apakah dilaksanakan secara terbuka ataupun secara tertutup.
“MK harus jeli melihat dinamika masyarakat, pemilu juga sudah tidak lama lagi dan akan dilaksanakan Februari 2024. Sistem proporsional terbuka sudah teruji kualitasnya dalam pesta demokrasi. Kalau pemilu dilaksanakan tertutup maka rakyat seperti membeli kucing dalam karung,” tuturnya lagi.
Politis yang terkenal flamboyan ini kemudian menuturkan, jika ingin rakyat benar-benar merasakan pesta demokrasi maka sistem pemilu terbuka merupakan sebuah keniscayaan bagi rakyat.
“Seharusnya MK tidak mengabulkan sistem proposional tertutup pada pemilu kali ini,” tandas tantawi.
Lebih lanjut tantawi percaya bahwa hakim MA dan MK akan memutuskan perkara ini seadil-adilnya dan menhadirkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA).
Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan Menteri. Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi.
“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY.
“Berdasarkan akal sehat,” lanjut SBY, “Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk.”
Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan.
“Indonesia bukan negara “predator” (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yg kuat menang, yg lemah selalu kalah,” tegasnya.
Selain itu, SBY juga menghimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” tukas Presiden keenam RI tersebut. []